Jakarta, 31 Mei 2025 – pttogel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah pimpinan lembaga antirasuah ini mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dibahas oleh legislatif mencantumkan aturan tegas mengenai kualifikasi pendidikan bagi para penyelidik dan penyidik. Dalam usulannya, pimpinan KPK menekankan pentingnya mensyaratkan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum bagi para aparat penegak hukum tersebut.
Latar Belakang Usulan
Usulan ini muncul di tengah proses pembahasan RUU KUHAP yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah. Pimpinan KPK menilai bahwa pembaruan KUHAP harus menyesuaikan dengan kebutuhan hukum acara modern, termasuk peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
“Dalam sistem peradilan pidana, penyelidik dan penyidik memegang peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya bertugas mengumpulkan alat bukti, tetapi juga harus memahami secara menyeluruh norma-norma hukum acara dan substansi hukum pidana. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar RUU KUHAP mencantumkan persyaratan bahwa penyelidik dan penyidik harus minimal lulusan Sarjana Hukum,” ujar salah satu pimpinan KPK dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI.
baca juga: fantastis-syahrini-pakai-cincin-rp-35-miliar-saat-red-carpet-cannes
Urgensi Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
Pimpinan KPK menilai, banyaknya kasus yang tidak dapat diproses secara optimal, bahkan gagal di pengadilan, disebabkan oleh lemahnya pemahaman hukum para penyelidik dan penyidik. Masalah tersebut sering kali berkaitan dengan kelalaian dalam prosedur, kesalahan penerapan pasal, hingga inkonsistensi dalam penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).
“Tanpa pemahaman hukum yang memadai, proses penyidikan bisa cacat sejak awal. Hal ini berisiko besar terhadap hasil akhir penanganan perkara. Bagaimana bisa penyidik melakukan tindakan hukum yang sah jika mereka tidak memahami KUHP, KUHAP, maupun undang-undang sektoral lainnya?” tambahnya.
Respon dari DPR dan Akademisi
Usulan dari KPK ini mendapatkan tanggapan beragam. Beberapa anggota Komisi III DPR RI menyambut baik ide tersebut, karena dinilai mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Namun, ada pula pihak yang meminta agar kualifikasi tersebut tidak menjadi penghalang dalam perekrutan penyelidik dan penyidik, terutama di wilayah-wilayah yang masih kekurangan SDM.
“Ini memang ideal, tapi kita harus realistis. Tidak semua daerah bisa langsung memenuhi persyaratan itu. Kita bisa pertimbangkan fase transisi atau mekanisme pelatihan hukum intensif bagi lulusan non-hukum,” ujar salah satu legislator.
Sementara itu, sejumlah akademisi hukum mendukung penuh usulan tersebut. Menurut mereka, profesionalisme aparat penegak hukum adalah kunci utama keadilan substantif. Kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang tugas adalah standar minimal dalam penegakan hukum modern.
Potensi Dampak dan Tantangan
Jika usulan ini disetujui dan diakomodasi dalam RUU KUHAP, maka akan ada sejumlah konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh institusi penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan KPK itu sendiri. Salah satunya adalah kebutuhan akan rekrutmen yang lebih selektif serta program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.
Selain itu, akan muncul tantangan dalam hal redistribusi sumber daya manusia, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini mengandalkan penyidik non-hukum karena keterbatasan tenaga profesional.
Meski demikian, KPK meyakini bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia akan berdampak langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara umum.
Penutup: Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Berkualitas
Usulan pimpinan KPK agar penyelidik dan penyidik memiliki latar belakang Sarjana Hukum bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam era di mana kejahatan semakin kompleks, dibutuhkan aparat yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki fondasi keilmuan yang kuat.
Pembahasan RUU KUHAP menjadi momentum penting untuk mereformasi sistem hukum acara pidana secara komprehensif. Jika usulan ini diterima, maka akan menjadi tonggak baru dalam upaya profesionalisasi aparat penegak hukum dan peningkatan integritas sistem peradilan pidana nasional.
sumber artikel: www.medfordtruss.com